Cerita 1 Rumah Tunggu : Biarkan Istri beta mati di kampung saja, Dokter…

Women are not dying because of disease we can not treat. They are dying because societies have yet to make the decision that their lives are worth saving.” (Gynaecology-Prof.Mahmoud Falhalla, 1997, Former Presiden of FIGO- Profesor of Obstetics and Asslut University, Egypt

“Biarkan istri Beta mati di kampung saja, dokter. Di rumah kami saja. Dari pada istri beta mati ditelan ombak dalam perjalanan ke Rumah Sakit kota, dan tidak selamat juga di tolong di sana. Jika harus ke kota, katong tidak punya apa-apa, tidak ada keluarga di sana,” kata seorang laki-laki, suami dari ibu yang akan melahirkan dengan nada menghiba kepada dr Fulfully CH. E Nuniary (33), yang waktu itu masih bertugas sebagai dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Pulau Lingada, di salah satu pulau terluar dari Kecamatan kepulauan Wuarlabobar, Kabupaten MTB (Maluku Tenggara Barat).

Dr. Fulfully tertegun mendengarnya. Sebagai seorang dokter dia tidak menginginkan pasiennya-seorang ibu yang akan melahirkan tersebut meninggal hanya karena persoalan transportasi. Apalagi kondisi pasien- sang ibu sangat parah. Jalan kelahiran sang ibu mengalami pembengkakan. Dari perut, selangkangan dan area kelahiran  membiru. Bahkan pada labianya membesar seperti buah kelapa yang dibelah dua. Ketika dr. fulfully mengusut penyebabnya, diceritakanlah oleh suaminya bahwa selama proses kehamilan istrinya selalu diperiksa oleh mama biyang ( sebutan untuk dukun beranak di Tanimbar-red). Belum waktunya melahirkan janinnya di plintar-plintir biyang dengan menggunakan tangan tanpa sarung tangan steril, yang dimasukkannya dalam rahim istrinya.

Terang sudah soalnya bagi dr Fulfully, pasiennya mengalami infeksi akut. dr Fulfully yang dinobatkan Dokter Teladan se-Kabupaten MTB tahun 2009 ini ingin sekali menyelamatkan pasien tersebut. Namun alat-alat yang ada di Puskesmas Bantu (Pustu) Desa Lingada jelas tidak memadai untuk menangani kasus komplikasi berat seperti itu. dr Fulfully tidak tahu harus berbuat apa lagi, tidak ada cara lain untuk menolong istri laki-laki tersebut kecuali membawanya ke rumah sakit yang ada di pusat kabupaten MTB, di Saumlaki. Karena itu dr. Fulfully menegaskan kepada laki- laki tersebut agar membawa istrinya segera ke sana agar nyawa istri dan bayinya bisa diselamatkan.

Namun suami sang pasien merasa keberatan. Karena bukan hanya soal biaya transport kapal yang mahal, hari itu cuaca sangat tidak bersahabat. Musim ombak besar di lautan membuat sebagian besar warga pulau di MTB termasuk Lingada, memilih tidak beraktifitas di lautan. Jika berani melanggar sudah pasti taruhannya nyawa. Banyak yang telah terjadi, warga yang nekat keluar melaut atau menyebrangi laut pada musim ombak ganas seperti itu sudah pasti nyawanya tidak selamat karena tertelan ombak. Itu sebabnya dia menghiba kepada dokter Fulfully agar tidak mengirim istrinya untuk dirujuk dan rawat di rumah sakit besar di kota kabupaten Saumlaki.

Selepas menempuh pendidikan profesi dokter di Ukrida (Universitas Kristen Krida Wacana), Jakarta, tahun 2006, dr. Fulfully CH E. Nuniary, baru saja memasuki tugas barunya sebagai dokter PTT di sekitar kawasan kecamatan kepulauan Wuarlabobar, Kabupaten MTB ini. Dia tidak ditempatkan di pusat kecamatannya melainkan di pulau terluarnya lagi, yaitu Pulau Lingada. Menuju pulau ini dibutuhkan waktu dua hingga tiga jam perjalanan dari pusat kecamatan dengan menggunakan perahu motor, itu pun jika cuacanya baik dan cerah.

Ada 12 desa di kecamatan ini, dan semuanya harus ditempuh dengan jalur laut. Dari pusat kabupaten, kota Saumlaki menuju Lingada, transportasi hanya satu, yaitu menggunakan kapal kayu, yang mungkin hanya bisa memuat paling banyak 60 orang. Jadwalnya pun terbatas hanya sebulan sekali, dengan waktu tempuh perjalanan selama 12 jam. Itu pun hanya sampai di pusat kecamatan Wuarlabobar saja. Perjalanannya bisa sangat meletihkan kendati dalam cuaca yang baik pun, dan akan menjadi perjalanan yang menggetarkan jika musim angin barat tiba yang membuat ombak meninggi hingga empat sampai lima meter. Orang tidak bisa masuk atau keluar dari pulau itu. Pulau itu menjadi terisolir. Begitu juga penduduknya.

Dia sadar benar kondisi alam memang sangat tidak memungkinkan untuk membawa pasiennya. Tapi dr. fulfully tetap membujuk laki-laki tersebut untuk membawa istrinya ke Saumlaki, segera begitu cuaca membaik. Dia bahkan meyakinkan keluarga besar pasien dan suaminya tersebut. Akhirnya mereka menyanggupinya dan mengumpulkan uang untuk memberangkatkan pasien ke Saumlaki. Dia sendiri juga berusaha mengumpulkan bantuan dan dukungan dari koleganya di Kecamatan, hingga akhirnya pasiennya bisa dibawa ke Saumlaki. Setelah menjalani perjalanan panjang yang susah payah, akhirnya pasien langsung ditangani tim RS di Saumlaki.

Sayangnya, nyawa sang ibu dan anaknya tidak bisa tertolong lagi. Mereka meninggal di meja operasi. Sudah terlalu parah dan terlambat dia dibawa ke rumah sakit. Dua nyawa meninggal karena faktor jauhnya jangkauan tempat tinggal ke rumah sakit, cuaca buruk, biaya transportasi yang mahal, serta ketidaklengkapan alat-alat medis di Puskesmas pembantu. Kejadian tersebut memukul hati dr.Fulfully.

***

Tantangan terbesar dalam akses kesehatan bagi masyarakat pulau

Apa yang dialami dokter Fullfully dan juga pasien yang diceritakannya adalah gambaran harian yang sering dialami masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil, kepulauan kecil terluar di Indonesia, seperti MTB. Mereka dengan sadar lebih baik memilih mati di kampung halaman, dikelilingi keluarga besar. Mendengar kata rujuk ke Rumah Sakit artinya biaya tinggi, melawan ombak, dan belum tentu si ibu dan bayi selamat sesampai di sana. Pasrah dan menanti kematian di kampung sendiri dianggap sebagai pilihan yang jauh lebih baik.

“Warga MTB sering menghadapi masalah seperti itu. Kasus gawat darurat ibu dan bayi dalam persalinan misalnya, tidak bisa dapat penanganan cepat seperti halnya di wilayah seperti Jawa. Kalau mau rujuk, yah rujuk saja, mudah. Di sini tidak bisa seperti itu. Sudahlah biar kita mati di sini saja daripada dirujuk ke sana, mati di tempat rujukan akan makin susah. Mereka dengan sadar memilih mati di rumahnya saja,” jelas dr Edwin Tomasoa, yang merupakan perintis rumah tunggu MTB, dan kini menjadi menjadi Asisten III Sekda Kabupaten MTB.

Jika pun ada pasien yang kemudian berhasil dirujuk ke rumah sakit di kabupaten tapi ternyata tidak terselamatkan atau meninggal dunia, maka biayanya melebihi dari biaya naik pesawat terbang Ambon-Jakarta, atau Ambon-Saumlaki. “Untuk bawa mayat dari Ambon-Jakarta melalui pesawat biayanya jauh lebih murah. Harganya hanya berkisar Rp 3 juta. Sementara membawa mayat misalnya dari Ambon ke Saumlaki lalu dari Saumlaki menuju kampung halaman di pulau nun jauh di sana, mahal luar biasa. Bisa di atas 10 juta. Darimana keluarga bisa mendapatkan uang sebanyak itu, untuk kehidupan hari-hari mereka sudah cukup sulit. Makanya begitu mendengar kalimat, “harus dirujuk” dalam benak mereka lebih baik pasrah, dan menanti keajaiban tuhan. Jika pun harus meninggal setidaknya masih di kampung halaman dan berada di tengah keluarga tercinta,” tambah dr.Edwin.

Sebagai informasi, luas wilayah kabupaten MTB seluas 53,251,20 km2, 88,37%- nya adalah wilayah lautan, sementara daratan yang menjadi tempat huni penduduk MTB hanya 11,63%. Jelas, transportasi laut menjadi paling utama. Masyarakat menggunakan kapal motor, speed boath, kapal nelayan sederhana katinting yang bercadik tanpa atap, untuk berhubungan satu dengan lainnya karena mereka terpisah antar pulau. Transportasi ini tidak akan bisa digunakan sama sekali jika cuaca sangat tidak menentu, atau musim angin kencang dan ombak meninggi. Adalah cerita yang terdengar “biasa saja” bagi warga MTB ketika mendengar kabar ada kapal tenggelam, orang hanyut atau hilang karena terhempas ombak dan tewas karenanya.

Mereka sangat sadar hidup di wilayah kepulauan dengan fasilitas dan akses yang sangat terbatas, resikonya seperti itu. Kondisi transportasi darat pun tidak kalah menantangnya seperti di lautan. Terutama jika harus dilalui orang sakit atau ibu hamil yang akan melahirkan untuk dirujuk. Di Kecamatan Pulau Selaru misalnya, perbaikan atas jalan setapak yang menyusuri hutan atau semak belukar selama ini hanya diperbaiki secara sirtu saja (jalan tanah yang hanya dilapisi batu krikil saja-red). Beberapa jalan lainnya memang dilebarkan sehingga bisa dilalui kendaraan bermotor atau mobil. Namun kondisinya hanya disirtu atau masih berbatu dan tanah, sehinga jika musim hujan tiba, tidak ada satu pun kendaraan yang bisa melaluinya kecuali harus bersusah payah dengan berjalan kaki.

“Sekarang memang jalannya cukup baik dari sebelumnya. Ada jalan sirtu dan bukan setapak lagi, bisa dilalui mobil dan motor, meski jika hujan datang tetap sangat sulit dilalui kecuali dengan berjalan kaki. Dulu saat saya memulai tugas di Selaru, tahun 90-an tidak ada jalan yang bisa dilalui kendaraan apa pun kecuali dengan berjalan kaki. Jika kami ingin melakukan penyuluhan dan Posyandu Keliling, maka kami berjalan kaki menyusuri jalan setapak menyusuri hutan menuju desa terdekat, Kandar (24 km dari pusat Kecamatan Selaru). Sekarang, meski ada mobil, jalanan buruk juga menyulitkan mobil ambulan Selaru melaju dengan cepat. Mobilnya malah jadi rusak sekarang, kadang mogok karena sering menghadapi jalanan yang buruk. Itu kami alami belum lama ini saat membawa pasien untuk dirujuk ke Saumlaki,” jelas Kepala Puskesmas Adaut, Kecamatan Selaru, MTB, Susana Pattiasina (52).

Hingga saat ini belum semua jalan lingkar pulau atau melintas pulau yang menghubungkan desa-desa di pulau-pulau lain, selesai dibuat. Termasuk di dalam Pulau Yamdena-pulau utama- kabupaten MTB- dimana ada sejumlah kecamatan masuk di sana. Jalan yang menghubungkan desa Lermatang dengan pusat Kabupaten, Saumlaki yang berjarak kurang lebih 9 km belum seluruhnya di aspal. Sebagian masih melalui jalan tanah yang tidak mulus.

Dari data panjang jalan di MTB (Pemda Kabupaten MTB, 2011), baru sekitar 25% yang di aspal, sisanya masih berupa sirtu dan tanah. Sebagian bahkan dalam kondisi rusak. Demikian juga jembatan-jembatan, sehingga sulit dilalui, terutama pada musim hujan. Kondisi aksesibilitas transportasi yang demikian sangat mempengaruhi aksesibilitas pasar yang merupakan aspek penting untuk menunjang aktivitas ekonomi. (Laporan Arafura Timur Seas Ecosystem Action Programme : Masyarakat Pesisir di Kabupaten MTB, L. Soselisa, 2011).

Kondisi-kondisi tersebut jelas sangat tidak menguntungkan bagi warga yang sakit atau perempuan yang akan melahirkan dengan resiko tinggi, ketika harus mendapatkan rujukan ke Saumlaki. Selain masalah transportasi, keberadaan biyang yang tidak terlatih dan terbatasnya petugas kesehatan (terutama dokter dan bidan) juga menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten MTB, Para biyang tradisional ini tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam membantu persalinan ibu hamil yang beresiko tinggi.

Dari sejumlah kasus mereka mengambil tindakan sendiri berdasarkan pengalamannya terdahulu, dan banyak kasus itu membawa “pergi” nyawa ibu bahkan bayinya. Dalam kasus plasenta tidak keluar setelah melahirkan saja misalnya, banyak para biyang masih menggunakan ramuan yang belum terjamin baik bagi keselamatan ibu. Kadang lebih banyak membuat kondisi ibu semakin parah. Kadang mereka mencoba memasukkan tangan mereka ke dalam rahim tanpa sarung tangan steril, sehingga memperburuk kondisi sang ibu.Rumah Tunggu dalam Konsep Gugus Pulau Atas latar belakang itulah, pemerintah kabupaten MTB, terutama yang dipelopori Dinas Kesehatan MTB dan didukung penuh oleh UNICEF (Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Urusan Anak), mulai memikirkan pendekatan pelayanan kesehatan di pulau-pulau terpencil di sana dengan konsep gugus pulau. Karena jelas, masyarakat tidak bisa dipaksakan untuk melakukan rujukan misalnya ke rumah sakit besar di kabupaten, dengan menempuh resiko yang tinggi. Idenya adalah, pelayanan kesehatan yang layaklah yang mendekatkan diri ke masyarakat tersebut.

Hal ini sesungguhnya sesuai dengan kebijakan nasional seperti layaknya desa-desa siaga. Misalnya ada Puskesdes (Puskesmas Desa) dinaungi dengan satu Pustu (Puskesmas Pembantu), beberapa Pustu dibawah koordinasi Puskesmas di kecamatan, lalu Puskesmas bisa melakukan rujukan ke rumah sakit besar di kabupaten. Tapi masalah yang dihadapai pemerintah daerah dan Dinkes MTB adalah masih terbatasnya pusat rujukan itu sendiri, Penyediaan layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir tersebut merupakan tantangan terbesar di Kabupaten MTB. Fasilitas rujukan maternal dan neonatal di MTB dengan jumlah penduduk 105.394 jiwa idealnya terdiri dari 1 fasilitas PONEK dan 4 fasilitas PONED. Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) adalah Puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal selama 24 jam dan 7 hari seminggu.

Sementara Rumah Sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi) Rumah Sakit 24 jam yang memiliki tenaga dengan kemampuan serta sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk memberikan pelayanan pertolongan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal dasar maupun komprehensif untuk secara langsung menangani ibu hamil/ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, Bidan di desa, Puskesmas dan Puskesmas mampu PONED. Pertimbangan penentuan ketersediaan fasilitas tersebut berdasarkan atas jumlah penduduk yang harus dijangkau. Secara umum, satu fasilitas PONEK ditujukan untuk melayani sejumlah 500.000 penduduk, sedangkan fasilitas PONED ditujukan untuk menangani 25.000 penduduk. Hingga saat ini telah tersedia 1 fasilitas PONEK dan 2 fasilitas PONED plus.

Mengingat kondisi geografis, iklim dan ketersediaan saranaprasarana transportasi di Kabupaten MTB, akses ibu dan bayi baru lahir ke layanan tersebut masih terbatas, bahkan tidak memiliki akses sama sekali pada periode-periode waktu tertentu. Beberapa pulau dapat sepenuhnya terisolir pada waktu-waktu tertentu akibat dari kondisi iklim yang mempengaruhi keamanan transportasi laut antar pulau. Selain itu, kombinasi kemampuan ekonomi masyarakat dan kemampuan fiskal pemerintah daerah yang rendah menyebabkan upaya perbaikan akses terhadap layanan tersebut semakin sulit dicapai dalam waktu dekat. Hal ini jelas sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit hanya berada di ibukota kabupaten; sementara rumah bersalin terdapat di Larat. Bila dilihat dari jumlah settlements, maka nampak bahwa ada desa dan anak desa (dusun) yang tidak memiliki Puskesmas maupun Pustu (Puskesmas Pembantu).

Tenaga kesehatan yang kurang juga merupakan tantangan besar lainnya dalam kepulauan MTB. Umumnya tenaga dokter hanya tersedia di ibukota kabupaten dan tidak semua ibukota kecamatan memiliki dokter, sehinga sebagian besar masyarakat pesisir akhirnya mengandalkan pelayanan paramedis non-dokter jika tersedia seperti mantri, perawat, bidan, bahkan lebih sering dukun beranak atau sistem pengobatan tradisional yang dilakukan orang adat (L. Soselisa, 2011). Karena itu menurut dr. Edwin lagi, satu-satunya cara untuk mempercepat akses pelayanan kesehatan adalah dengan memperluas gugus pulau yang ada di MTB, dan memastikan pusat rujukan yang ada seperti Puskesmas di kecamatan misalnya, bisa segera mandiri dan mampu menangani kasus-kasus penyakit yang memerlukan tindakan operasi besar, seperti secio-cesar. Artinya, kemandirian itu juga harus seiring dengan memperbanyak tenaga kesehatan, terutama mengadakan para dokter spesialis dan bidan di pulau terpencil.

Mengingat betapa pentingnya pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di pulau-pulau atau desa terpencil MTB, maka diadakannya peraturan gugus pulau bagi MTB menjadi keniscayaan. Kepala Dinkes MTB, dr. Juliana Ratuanak, menjelaskan pendekatan gugus pulau yang kini tengah mereka rancang untuk pelayanan kesehatan akan mendekatkan pulau-pulau yang mempunyai kesamaan ekosistem, sosial budaya, transportasi, potensi sumber daya alam dan perekonomian. Sepanjang akhir tahun 2013, Unicef, Dinkes mengawal terus diterbitkannya peraturan bupati tentang ”pedoman penerapan strategis gugus pulau bidang kesehatan”.

Mereka berharap konsep tersebut bisa dijadikan Peraturan Bupati MTB dalam waktu dekat. Karena jika ada peraturan yang jelas dari pemimpin daerah maka akan terbuka untuk semua sektor. Termasuk akses pelayanan kesehatan. Sesungguhnya jauh sebelum adanyanya ide memperluas gugus pulau, pemerintah provinsi Maluku sudah membagi kepulauan MTB ini dalam dua gugus besar yaitu Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara. Di bagian utara Tanimbar ini membawahi enam kecamatan yang empat diantaranya merupakan pulau-pulau kecil yang terpisah dari pulau besar utama Yamdena. Yaitu Pulau Larat, Pulau Fordata, Pulau Molu Maru dan Wuarlabobar. Sisanya menyatu diujung utara pulau utama, Yamdena, dengan kondisi alam yang cukup menantang.

Sementara di ujung selatan Pulau Yamdena, ada pulau Selaru dan Pulau Seira, dimana keduanya juga mempunyai beberapa desa yang terpisah dari pusat pulau kecamatan, dengan kondisi alam yang cukup menantang. Memang banyak kontroversi mengenai pembagian gugus pulau MTB ini. Beberapa elit politik di masing-masing daerah menginginkan wilayah di Tanimbar utara dijadikan saja menjadi Kabupaten tersendiri seperti halnya kini Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang dulunya masih menyatu dalam kawasan MTB.

“Provinsi sudah membaginya dalam dua gugus besar, Tanimbar Selatan dan Utara, namun tidak ada tindak lanjut yang nyata. Karena itu kami yang di sini akan mengkonkretkannya. Dua gugus itu akan bagi lagi menjadi sub-sub gugus, dengan harapan sub-sub gugus itu akan diberdayakan secara mandiri,” tambah dr. Edwin.

Dia menambahkan, memandirikan Puskesmas artinya lebih dahulu memandirikan pulaunya itu sendiri. Jika hal itu sudah bisa dipastikan maka segala akses bisa terbuka dan memudahkan masyarakat mencapainya termasuk akses pelayanan kesehatan. Begitu juga dalam menentukan Puskesmas yang akan dimandirikan. Pemecahan gugusan pulau Tanimbar Selatan dan Utara menjadi sub-sub gugus yang lebih kecil diharapkan bisa mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan apa pun termasuk akses pelayanan kesehatan. Maka lahirlah di Tanimbar Selatan- gugus pulau Selaru dengan pusat gugus di Adaut.

Ada pula gugus pulau Seira dengan pusat gugusnya di Wermaktian. Lalu di Tanimbar utara ada Pulau Larat sebagai pusatnya. Konsep gugus pulau jelas menjadi penting ketika dihubungkan dengan cerita yang telah dipaparkan di atas, yaitu menyelamatkan ibu hamil dan bayi dalam persalinan yang beresiko tinggi, lebih banyak lagi. Kasus-kasus tersebut tidak bisa disamakan dengan “kematian biasa”, karena faktanya angka yang besar itu mewakili pribadi perempuan hamil yang akan melahirkan dengan resiko tinggi dan juga akan melahirkan satu kehidupan lainnya yaitu, bayi. Karena itu menjadi penting ketika konsep gugus pulau untuk pelayanan kesehatan ini bisa dijadikan aturan tegas setidaknya dalam Aturan Bupati- sehingga minimal kelak bisa menekan angka kematian tersebut.

Dalam catatan Unicef disebut, Kabupaten MTB, menempati urutan ketiga dan kedua terbesar dalam menyumbangkan kematian ibu dan kematian bayi baru lahir di Provinsi Maluku. Berturut-turut, 13% dan 14% dari keseluruhan kematian ibu dan bayi baru lahir di Maluku terjadinya di MTB. Salah satu yang bisa mengurangi angka tersebut adalah jika setiap daerah pulau dan desa terpencil di MTB juga mampu menyediakan layanan kesehatan berkualitas yang mudah dijangkau sejak dari kehamilan sampai paska persalinan. Karena itu menjawab soal menyelamat ibu melahirkan dan bayi yang akan dilahirkan, dalam konsep gagasan gugus pulau tersebut, tahun 2009, Unicef bersama Dinas Kesehatan kemudian menginisiasi pengembangan Rumah Tunggu.

Rumah tunggu, jelas dr.Juliana Ratuanak, adalah rumah milik masyarakat yang disediakan melalui musyawarah dan mufakat di desa yang dekat dengan tempat rujukan yaitu Puskesmas atau Rumah Sakit sebagai tempat singgah ibu hamil dengan komplikasi kehamilan selama menunggu persalinan. Ibu hamil dengan komplikasi ini akan menempati rumah tunggu sejak satu minggu sebelum hari perkiraan lahir sampai dengan satu minggu setelah persalinan. Warga yang bersedia menjadikan rumahnya sebagai Rumah Tunggu, akan diberikan dana sebesar Rp 100,000/14 hari, untuk biaya makanan ibu hamil/telah melahirkan serta satu pendampingnya.

Pada awal program ini diluncurkan dana sepenuhnya ditanggung oleh Unicef. Setelahnya di tahun 2012 program ini diserahterimakan kepada Pemkab MTB melalui Dinkes. Biaya operasionalnya kemudian menggunakan dana APBD sebesar Rp 80,000/14 hari Rumah tunggu adalah model pendekatan sosial dan budaya setempat, sehingga ibu yang akan melahirkan tetap merasa nyaman seolah berada di rumahnya sendiri, serta tidak perlu melakukan perjalanan jauh yang beresiko.

Contoh rumah tunggu pertama kali dikembangkan tahun 2010 adalah di Pulau Selaru, kemudian replikasikan di Pulau Seira dan Larat. Rumah Tunggu ini sendiri sebagai contoh kecil menerapkan konsep gugus pulau yang selama ini mereka gagas sejak memikirkan Rumah Tunggu. Jika konsep gugus pulau ini telah dibungkus dalam legalitas Peraturan Bupati, maka ini akan membuka akses semua sektor, dan terutama penyelamatan terhadap ibu dan bayi dalam kehamilan dan persalinan yang beresiko tinggi.

”Target kami setidaknya paling lambat tahun depan. Kami masih mematangkan konsepnya. Terutama konsep bidang pulau di bidang kesehatan ini, dan peraturan bupati segera diterbitkan,”jelas Kepala Dinkes MTB, dr. Juliana Ratuanak.

Upaya memperkuat Rumah Tunggu sebagai salah satu yang akan didorong dalam konsep gagas pulau dalam membuka akses kesehatan ini adalah juga menandaskan tentang penghargaan terhadap setiap nyawa perempuan hamil yang akan melahirkan. Kenapa perlakuannya jadi berbeda, karena perempuan melahirkan itu adalah perjuangan hidup dan mati secara sadar dalam melahirkan generasi baru. Anak bangsa. Jadi kebijakan gagas pulau ini akan sangat baik buat keberlanjutan Rumah Tunggu mendatang untuk setiap kehidupan ibu dan anak untuk menjadi lebih berharga lagi.

***

Saumlaki, Oktober 2013

Penulis : Musfarayani

Cerita ini  diinisiasikan oleh BaKTI Makassar, untuk mendukung program Rumah Tunggu UNICEF. 

Advertisements
Categories: ARTIKELKU, CATATAN PERJALANAN | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Cerita 1 Rumah Tunggu : Biarkan Istri beta mati di kampung saja, Dokter…

  1. menarik sekali ceritanya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: