Tulisan I PRB Sangihe : Beautiful But Dangerous , Sangihe Supermarket mini bencana

Kabupaten Kepulauan Sangihe dilihat di ketinggian (foto- Dok: Musfarayani)

Cantik namun membahayakan, adalah hal yang pas dalam menggambarkan “wajah” Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mempunyai luas 736,98 km2 ini. Bagaimana tidak, di balik keindahan bukit-bukit hijaunya, ternyata kepulauan yang mempunyai 15 Kecamatan (145 kampung dan 22 kelurahan) ini sangat rentan dengan bahaya banjir dan longsor, terutama ketika hujan datang secara terus menerus datang. 

Hal ini dibuktikan dengan kejadian bencana banjir – longsor pada tahun 2001, 2003, 2004, 2005, dan paling besar pada 2007. Bencana banjir longsor 2007 terjadi 9-14 Januari, menyebabkan 33 orang tewas, 2 orang hilang, 304 rumah penduduk rusak total atau musnah dan 172 lainnya rusak berat, serta 5.351 jiwa (1.446 KK) harus diungsikan ke tempat yang aman. Kejadian yang sama kembali terjadi pada 28 Desember 2008, serta 16 Januari 2009, yang menyebabkan lebih dari 3000 jiwa harus mengungsi.  Meski tidak ada korban jiwa saat itu, namun bencana tersebut sangat memukul dan membuat trauma sebagian masyarakat di sana.

Kepulauan ini juga tampak elok karena menghadap bentangan lautan lepas berwarna biru indah, yang sesungguhnya tepat berada di pertemuan tiga lempeng besar Indo Australia, Eurasia dan Pasifik. Posisinya ini dekat patahan lempeng dan letusan gunung api di bawah laut, yang diperkirakan jika patahan lempeng tersebut bergerak dan menghasilkan gempa dahsyat di bawah laut, maka bisa dipastikan akan menghasilkan tinggi gelombang tsunami 10-25 meter, berkekuatan tinggi dengan frekuensi yang tidak bisa diprediksi.

Ancaman gempa kerap “menghantui” warga kepulauan Sangihe yang berjumlah 130.449 jiwa ini.  Terakhir terjadi pada  21 Januari 2007. Gempa berkekuatan 6,4 skala richter cukup menggentarkan warga Sangihe. Saat itu bukan hanya Sangihe Talaud yang mengalami gempa tapi juga hampir sebagian besar Sulawesi Utara. Termasuk Talaud dan Sitaro, yang menyebabkan warganya kepanikan luar biasa. Warga berlarian menyelamatkan diri tanpa panduan evakuasi yang jelas, mereka semakin takut ketika ada ada perintah untuk mengungsi di tempat yang lebih tinggi, karena diperkirakan gempa tersebut berpotensi tsunami..
Kecantikan lain dari kepulauan ini adalah keberadaan gunung api cantik bernama Awu. Namun dalam sejarahnya ratusan tahun lalu, gunung ini menjadi ancaman bencana utama setelah banjir dan longsor. Sejarah mencatat gunung ini telah erupsi sejak tahun 1711, yang mengakibatkan korban luka sebanyak 3000 orang. Hingga kini, gunung ini masih aktif dan menyimpan sejarah erupsinya, yaitu tahun 1966, yang mengharuskan 40.000 jiwa harus mengungsi, dan erupsi pada tahun 2004, sebanyak 18.000 penduduk juga harus mengungsi selama berbulan-bulan di tempat yang aman.

Belum lagi menyebut ancaman abrasi karena kini sudah tidak banyak lagi tanaman bakau di sepanjang pesisir kepulauan ini. Ditambah ancaman kekeringan jika iklim berubah drastis. Kerentanan ini semakin menjadi, karena Sangihe tidak pernah menghasilkan panganan pokok yang dihasilkan di tanah mereka sendiri, karena mereka dikenal sebagai penghasil kopra, sagu, cokelat dan sejenisnya. Panganan Sembilan bahan pokok selalu didatangkan dari luar pulau. Semakin memperbesar kerentanan mereka adalah transportasi. Karena untuk mencapai kepulauan ini dibutuhkan waktu sekitar 10 jam dari Pelabuhan Kota Manado, Sulawesi Selatan melalui kapal laut. Jadi bisa dibayangkan, jika bencana terjadi di kepulauan tersebut, akan sangat menyulitkan bagi mereka untuk menghadapinya dengan baik jika tidak ditopang persiapan yang baik.

“Kerentanannya”  tersebut membuat Kabupaten Kepulauan Sangihe berada diurutan pertama sebagai wilayah paling rentan bencana di Provinsi Sulawesi Utara setelah Kabupaten Minahasa. Intinya, kepulauan ini telah menjadi “supermarket” mini bencananya Indonesia. Dari tsunami, gempa, banjir, longsor hingga angin puting beliung serta letusan gunung api baik di darat maupun laut. Hal ini diungkapkan dari hasil analisa resiko bencana yang dipublikasikan oleh LSM Kelola, Sulawesi Utara. Kendati demikian belum ada upaya signifikan untuk melakukan penanggulangan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di wilayah tersebut.,

Perlu proses panjang bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memahami arti kerentanan posisi kepulauan tempat mereka tinggal selama ini. Seringnya bencana datang ternyata tidak memberikan pembelajaran yang cukup. Hal ini disebabkan ketidaktahuan mereka tentang arti hidup di wilayah yang rentan dengan bencana, yang sesungguhnya dampak dan resikonya bisa dikurangi. Belum ada pengetahuan pada masyarakat tersebut, bencana sesungguhnya bisa diurus jauh sebelum bencananya terjadi, dan masyarakat juga bisa hidup hidup berkawan bersama kerentanan bencana wilayahnya tersebut tanpa rasa panik dan takut lagi.

Mata mereka baru terbuka ketika ada upaya-upaya yang dilakukan oleh sejumlah organisasi non profit dalam program khusus PRB di wilayah tersebut. Sebut saja yang dilakukan oleh LSM Kelola yang memberikan program ini di tahun 2008 di  14 desa dari tujuh kecamatan terpencil dan miskin serta paling rentan akan bencana alam. Dua diantaranya yaitu Desa Bahu dan Desa Raku yang telah menjadi role model tentang komunitas yang sadar hidup di daerah rawan bencana. Masyarakat diajak berproses dalam mengenal kerentanan wilayahnya sendiri. Bukan saja  para orang dewasa tetapi juga  para siswa di 23 sekolah wilayah tujuh kecamatan tersebut. Dari segala lapisan masyarakat, seperti ibu rumah tangga, tokoh adat, pemerintah desa, guru, anak-anak muda hingga siswa sekolah diikutsertakan dalam proses berkesadaran untuk peduli PRB.

Mereka mengidentifikasikan sendiri peta kerentanan wilayah nya, menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal dari para tetua adat desa, mencerna lagi arti hidup berdampingan bersama alam, membuat prosedur tetap jika bencana terjadi termasuk membuat RAM (Rencana Aksi Masyarakat) yang dimaksudkan sebagai persiapan PRB. Di Desa Bahu misalnya, mereka membuat pipa air untuk warga yang tinggal di lindongan I karena kesulitan air. Sedangkan Desa Raku membuat jalan setapak yang telah rusak parah dengan bantuan PNPM. Mereka juga memastikan sumber-sumber mata air bisa terlindungi dari bahaya banjir yang selalu datang di tiap tahunnya. Karena jika air tercemar banjir, maka para perempuan dan anak-anaklah yang paling sengsara. Karena merekalah pengelola kerumahtanggaan dan sumber ketahanan pangan keluarga.

Dalam proses ini, mereka juga diajak menentukan sendiri jalur evakuasi dan titik kumpul ketika bencana akan terjadi, termasuk membentuk Tim Siaga Bencana Desa (TSBD), serta hal-hal yang harus dilakukan ketika bencana akan terjadi. Uji coba kesiapan dan pemahaman mereka terhadap hal ini dilakukan dalam sebuah simulasi bencana yang sesuai dengan jenis kerentanan di wilayahnya.

Torang so Siap?

Kesiapan mereka semakin teruji ketika wilayah mereka dihadapkan dengan kemungkinan akan datangnya tsunami kiriman dari Jepang seperti yang diumumkan oleh BMKG pada 11 Maret 2011, menyusul terjadinya gempa berkekuatan 9,0 skala righter yang berpusat di Honshu, Jepang. Masyarakat desa Bahu dan Raku menganggap serius pengumuman ini, langsung melakukan persiapan dan koordinasi melalui TSBD masing-masing. Mereka berkeliling lindongan (dusun) hingga desa yang berdekatan dengan bibir pantai. Mereka menyerukan agar masyarakat siaga menghadapi kemungkinan terburuk. TSBD tetap bersiaga hingga dinihari meski BMKG mencabut status awas akan adanya tsunami. Hal ini menjadi penting, mengingat tsunami Mentawai justru terjadi satu jam setelah BMKG mencabut status bebas tsunami di Mentawai.

Kendati demikian, “kebingungan” menanggapi pengumuman BMKG tetap terjadi, terutama di kota Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Tahuna, bahkan juga Kota Manado Ibukota provinsi Sulut (Sulawesi Utara). Tanpa ada koordinasi dan jalur evakuasi yang jelas, masyarakat dengan paniknya berduyun-duyun menuju ketinggian. Aparat dari instansi terkait baru melakukan pengaturan setelah hiruk pikuk dan kekacauan terjadi. Bisa dibayangkan jika tsunami benar-benar datang dalam arti yang sesungguhnya dengan ketinggian ombak dan kecepatan gelombang yang luar biasa, misalnya.

“Warga ternyata jauh lebih sigap, begitu ada informasi akan adanya tsunami dari BMKG di TV, banyak dari mereka langsung berinisiatif sendiri ke tempat yang lebih tinggi. Koordinasi untuk mengatur kesiapan menghadapi bencana ini (meski hanya isu), justru datang terlambat. Masih terjadi kebingungan dalam berkoordinasi antar instansi terkait. Padahal kita sudah punya perangkat yang harus mengurus masalah-masalah kedaruratan semacam ini,” jelas Johanis EH Pilat, Ketua Forum Komunikasi dan Informasi Kebencanaan Sangihe (FKIKS).

FKIKS adalah sebuah lembaga independent yang mefokuskan diri dalam mengawal advokasi. kebijakan kebencanaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mereka telah berperan jauh sebelum program PRB masuk di tahun 2008. Namun masih sebatas memberikan kepedulian jika bencana terjadi. Banjir dan longsor tahun 2007, membuat Pilat dan kawan-kawannya harus melakukan sesuatu untuk itu.

Kejadian 11 Maret 2011, menurut Pilat telah menunjukkan ketidaksiapan instansi terkait dalam menangani bencana. Padahal menurutnya, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mempunyai pengalaman dalam menghadapi bencana alam, apalagi kini telah mempunyai lembaga khusus tersendiri dalam penanganan bencana, seperti BPBD.

Tapi nyatanya, jelas Pilat lagi, justru SKPD atau instansi terkait yang belum siap. Karena belum ada aturan tegas yang memayunginya. Karena itu pihaknya kini tengah getol-getolnya mendorong disahkannya Perda tentang PPB (Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). FKIKS bersama Kelola memang secara konsisten mendorong pemerintah kabupaten di Sangihe untuk menunjukkan komitmen yang tinggi tentang kerentanan bencana yang ada di Kepulauan Sangihe. Tahun 2009, mereka berhasil mendorong terbentuknya BPBD.

Terkait dengan hal ini, BPBD, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Fransiscus Lukas, MM, mengakui, memang masih banyak keterbatasan dalam memahami proses dan pemahaman terkait komitmen untuk PRB di Sangihe.

“Kita ini masih jabang bayi, masih berproses. Konsep pembangunan di pemerintahan memang belum terlalu spesifik untuk fokus pada masalah bencana. Kami sendiri masih terkendala masalah struktural sehingga ini menghambat kerja secara teknis. Belum lagi pengetahuan dan kapasitas SDM kami yang masih kurang,” jelas Fransiskus.

Lebih jauh Fransiscus juga menyebutkan, anggaran daerah yang disediakan untuk lembaga yang dipimpinnya hanya disediakan Rp 178 juta, itu pun dialokasikan lebih banyak untuk membayar gaji karyawan dan honorer yang semakin bertambah orangnya. Sementara Rp 39 juta digunakan untuk kebutuhan biaya pelatihan dan SDM tiap tahun. Dia tidak bisa berbuat banyak untuk mendorong upaya PRB dengan anggaran yang sangat minim seperti itu. Alasannya.

“Jepang saja membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga mereka bisa siap. Kendati demikian, sangat serius memastikan agar isu PRB bisa didorong dan dimasukkan dalam Perda PPB, memastikan ada anggaran yang jelas untuk program PRB ini di semua tataran dengan lebih baik,” dalihnya.

Saat ini draft Perda PPB telah masuk dalam pembahasan di bagian hukum di sekretariat Pemkab. Pihak FKIKS dan Kelola juga secara aktif mengajak semua pihak terkait termasuk masyarakat di desa untuk terlibat dalam forum konsultasi publik membahas draft tersebut.

“Kami berharap tahun ini Perda tersebut bisa segera disahkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mereka harus segera mensahkannya dan kita tidak boleh menunggu hingga bencana datang,” tandas Pilath.

Jadi sudahkan Torang so Siap?

================================================

Inbox- PROFIL KEPULAUAN SANGIHE

Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan himpunan 105 pulau (besar/kecil) dengan 26 pulau berpenghuni, sementara 79 pulau lainnya tidak berpenghuni. Letak pulau–pulau tersebut terbentang berjejer dari selatan yaitu Pulau Bowongdeke hinggaPulau Marore di bagian Utara yang berdekatan dengan Pulau Balut dan Saranggani Wilayah Republik Philipina (Mindanao Selatan). Luas wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai 736,98 Km2 yang secara administrasi dibagi menjadi15 kecamatan. Wilayah ini meliputi 15 Kecamatan terdiri atas 145 kampung dan 22 kelurahan.

Kondisi topografi Kabupaten ini pada umumnya adalah berupa daerah yang berbukit dan memiliki kemiringan lereng yang curam terutama pada pulau Sangihe, adapun tinggi dari permukaan laut bervariasi dari 2 sampai dengan 1.500 m. Berdasarkan bentangan lahan luas wilayah daratan sebesar 365.68 Km2 (49,62%) sedangkan penggunungan 37.1.30 Km2 (50,38%).

Kondisi ini menempatkan Kabupaten ini rawan bencana. Dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang pada umumnya rawan terhadap bencana, maka Sangihe menempati urutan pertama. Wilayah Kecamatan Kendar, Tabukan Utara, Tahuna Barat dan sebagian Tahuna merupakan daerah rawan terhadap erupsi Gunung Awu. Sebagian wilayah Kecamatan Tamako, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur adalah daerah rawan banjir dan tanah longsor. Umumnya wilayah pesisir Pulau Sangihe terancam abrasi, gelombang pasang dan tsunami. Luas wilayah hutan yang semakin sempit (11%) dari luas wilayah, dan kondisi perubahan cuaca juga membuat wilayah ini rentan terhadap bencana.

Wilayah ini juga dikategorikan daerah miskin yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah pusat di masa lalu yang sentralistik dan cenderung mengabaikan kawasan perbatasan. Akibatnya terjadi proses kemiskinan terstruktur dan berpengaruh terhadap lemahnya daya saing komoditas dan pemberdayaan ekonomi daerah.

Letaknya yang jauh dari provinsi dan kepulauan, serta harus ditempuh melalui laut tidak kurang dari 10 jam, atau dengan pesawat terbang yang membutuhkan waktu 50 menit, hal ini i menjadi salah satu faktor kendala untuk merespon atau memberikan bantuan ketika bencana terjadi di wilayah ini. Potensi bencana wilayah ini adalah, banjir, tanah longsor, erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang, abrasi pantai, angin kencang, dan kekeringan. (*/Musfarayani)

 

Advertisements
Categories: ARTIKELKU, CATATAN PERJALANAN | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: